Ditolak 19 DPD, Bagaimana Status Ali Muthohirin?

Srengenge- Tanwir IMM yang bersejarah, yang dilaksanakan di Sorong Papua, menjadi perbincangan di kalangan kader maupun alumni. Terlebih ketika muncul rilis hasil Tanwir "tambahan" yang dilaksanakan di hotel Je Meredien. Konon 16 DPD + 3 DPD melalui surat resmi menyatakan menolak hasil pleno internal DPP IMM yang menentukan Ali Muthohirin sebagai Ketum menggantikan Taufan Korompot.

Jika total DPD ada 32. Maka jumlah 19 DPD tersebut sudah quorum. Selepas rilis hasil Tanwir tersebut, beberapa DPD diluar 19 DPD diatas pun mengeluarkan sikap. Terutama DPD IMM Jatim.

Pada intinya sikap terpecah menjadi dua. Ada yang menerima hasil tanwir, sebab itu keputusan tertinggi kedua selepas muktamar. Ada yang mengembalikannya ke pleno internal DPP IMM.

Hasil tanwir salah satunya juga menentukan Irfan sebagai Plt Ketum DPP, sampai waktu Muktamar berlangsung. Lalu siapa Ketum DPP IMM saat ini? Ali atau Irfan?

Sebelumnya, kita sangat menyesalkan atas mundurnya Taufan Korompot sebagai Ketua Umum. Sebab Taufan terpilih secara sah melalui forum musyawarah tertinggi. Meski setelah itu diterpa banyak masalah, yang sebenarnya lebih pada masalah pribadi.

Dalam suasana tersebut, tentu tidak mudah. Betapa sengitnya perdebatan di internal DPP sendiri pasca mundurnya Taufan. Meski jabatan tertinggi kedua selepas Ketum adalah Sekjend yang dijabat Ali Muthohirin, namun tidak secara otomatis juga Sekjend naik menjadi Ketum.

Selain itu Taufan juga tidak memiliki wewenang untuk menunjuk calon penggantinya. Semua harus dilakukan melalui musyawarah. Karena yang mundur adalah pucuk pimpinan, maka langkah terbaik adalah digelar Muktamar luar biasa.

Karena tidak ada muktamar luar biasa, maka forum tanwir ini menjadi arena paling strategis untuk membahas hal tersebut. Sayang, banyak sekali kejadian-kejadian yang memilukan terdengar ketika Tanwir berlangsung. Mulai dari forum yang ricuh sampai pengusiran oleh panitia, sebab panitia sudah kehabisan uang.

Apalagi Tanwir ini digelar di Papua. Tentu tak sedikit biaya yang dikeluarkan. Termasuk biaya transportasi, sampai biaya acara. Sangat disesalkan jika pada akhirnya hanya menyisakan polemik berkepanjangan.

Jika memang sudah ada 19 DPD yang menyetujui hasil tanwir, dan Muktamar rencana digelar Mei atau Agustus, maka berpolemik soal siapa ketua umum sepertinya tidak begitu menguntungkan. Waktu yang tersisa hanya beberapa bulan. Waktu yang tepat untuk memulihkan keadaan atau rekonsiliasi.

Namun akankah semudah itu? Kita berharap segera ada kabar baik, sebelum muncul istilah dualisme kepemimpinan. []

Blitar, 21 Januari 2018


Ahmad Fahrizal Aziz
(Mantan Kabid RPK PC IMM Malang)

No comments