Pelangi Di Persyarikatan - Srengenge Online

Breaking

loading...

Ketik tulisan yang anda cari disini

Wednesday, August 29, 2018

Pelangi Di Persyarikatan



Tidak semua bersetuju dengan gejar doktor honoris causa di bidang theosefi yang diberikan Univ Muhammadiyah Jakarta untuk Soekarno Presiden pertama sekaligus proklamator kemerdekaan itu. Silang sengkarut di tubuh Pimpinan Persyarikatan tak bisa dihindari, perdebatan dan diskusi terus berlangsung, perpecahan tinggal menunggu waktu. Semua dengan hujjah masing-masing, saling melemahkan untuk mendapat persetujuan.

Konstelasi politik saat itu memang memanas, pertarungan ideologi nasionalis-komunis dan agama begitu kuat terasa. Dan imbasnya tentu ke MUHAMMADIYAH. Sementara NU telah demikian cepat mengambil keputusan berijtihad: berkoalisi dalam nasakom. Sementara Muhammadiyah berada di garis luar kumparan arus deras. Kadang menepi, kadang menengah. Meski tak hanyut arus.

Bagaimanapun peran ulama dan tokoh-tokoh MUHAMMADIYAH dengan segala kekurangannya adalah model yang membesarkan Persyarikatan, masing-masing punya kontribusi penting dan kita ditagih bijak menyikapi. Tak sedikit yang menyalahkan sikap Ki Bagus HADIKOESOEMO yang menerima penghapusan : tujuh kata dalam sila Ketuhanan, sebagai kekalahan terbesar politik Islam. Beliau pernah dihujat luar biasa dan dianggap kalah, sebagian yang lain menganggap terlalu lugu untuk berhadapan dengan Mr AA Maramis dan kaum nasionalis sekuler lainnya. Tapi beliau adalah ulama waskita yang paham masa depan bangsa ini.

Pun dengan tokoh-tokoh yang lain tak luput dari kurang: Pak AR dibilang lembek. Pak Amien dibilang keras lagi kaku. Buya Syafi'i di cap liberal. Bang Din disebut selebriti. Pak Haidar disebut melankolis. Itulah pelangi di Persyarikatan. Semua menjadi indah ketika kita berbeda.

Kiai Nurbani Yusuf (penulis artikel Pelangi di Persyarikatan)

Politik memang soal ijtihad dan masing-masing punya ke-arifan untuk bersikap, tak perlu saling menghujat apalagi mengkomparasi untuk sesuatu yang tidak sebanding. Pemberian gelar 'Waliyul-Amri' bukan berarti menjilat. Menghapus tujuh kata dalam sila Ketuhanan bukan berarti menafikkan kewajiban menjalankan syariat Islam. Atau dianggap sebagai kekalahan politik umat Islam.

Lantas siapa berhak mengaku paling benar dan berhak menyandang paling MUHAMADIYAH. Kita tak punya ukuran kuantitatif. Sebab kita tak sedang bicara tentang hitung pasti. Setiap kita punya ukuran kebenaran. Dan kita punya cita rasa berbeda. Bisa saja kita berada pada meja makan yang sama tapi nikmat makanan tak bisa sama. Ini soal cita rasa dan hati bening.

Setiap orang boleh mengklaim apapun pada rasa yang di senangi. Pada akhirnya semua akan berada pada titik di mana ia harus mengalah untuk sesuatu yang diyakini benar tapi direduksi.

Ada ketua majelis yang tak mampu meski hanya sekedar rapat sekali se periode tapi paling pintar mengkritik dan membuat alibi. Atau pengurus harian tapi tak juga mengerti tugas harian yang disandangnya tapi sibuk mencari salah. Ada yang rajin urunan tapi tak pernah hadir saat di undang rapat. Ada yang rajin rapat tapi menghilang saat hari H, bahkan ada yang hanya berniat bekerja untuk mendapat upah dan abai pada keluh Persyarikatan, Inilah pelangi di Persyarikatan kita. Semua orang boleh menampilkan wajah apapun. Semua harus kita sikapi dengan arif, tidak mengedepankan ego apalagi menang-menang an. Saatnya kita tersenyum dan melihat nya sebagai suatu keindahan.

Tidak ada yang salah, bukankah Muhammadiyah adalah organisasi sosial, keanggotaan-nya sukarela kepengurusan-nya pun tak ada upah apalagi fasilitas, bahkan kerap harus urunan. Lantas untuk apa saling menghakimi apalagi menjauhi hanya kebetulan tidak sepandangan. Tugas kita hanyalah menjaga harmoni, agar di setiap perbedaan tetap indah di dengar dan di pandang, agar kapal Persyarikatan tetap di tengah haluan. Hingga labuh di Tanjung Harapan ... insya Allah

@nurbaniyusuf
Guru di UMM dan Penggiat Komunitas Padhang Makhsyar


No comments:

Pages